Kalurahan PENDOWOHARJO

Pendowoharjo---Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan merupakan hal yang wajib sebagai syarat pengukuhan Lurah. Tata naskah Kalurahan ini penting. Begitu dikepyakke Desa menjadi Kalurahan maka semua bentuk dan format harus sudah diganti.

Demikian disampaikan Kabag Pemdes Kabupaten Bantul, Kurniantara, M.Si., dalam sambutannya di Ruang Mandhala Saba Madya Gedung Induk Lantai III Parasamya ketika membuka acara Sosialisasi sekaligus Uji Publik Peraturan Bupati tentang Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan, Kamis (12/11/2020).

Dulu, sebelum adanya pengunduran pilkada dan pilurdes, pengukuhan direncanakan Juli, namun terpaksa mundur sampai saat ini belum dilakukan pengukuhan karena adanya corona. Agenda keistimiwaan di tahun 2021 sudah banyak, namun pelantikan Panewu harus ada ijin dari Kemendagri. Dan ini belum ada, tambah Kabag Pemdes.

“Dengan adanya keistimewaan, Desa atau Kalurahan menjadi pengampu kebudayaan, menjadi pelopor atau teladan dalam hal kebudayaan Jawa,” tandas Kabag Pemdes.

Sementara dalam acara yang sama, Ibu Afif Umahatun, S.H., dari Adpemdes Kabupaten Bantul menyoroti pentingnya perhatian terhadap tata naskah Dinas bagi pemerintahan Kalurahan. Naskah dinas harus memperhatikan prinsip ketelitian, kejelasan, singkat dan padat serta logis dan meyakinkan.

“Tata naskah dinas diperlukan untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat,” tegasnya.

Reporter : Maya