Kalurahan PENDOWOHARJO

PENDOWOHARJO---- Setda Kabupaten Bantul Bagian Hukum menggelar acara Sosialisasi Per Undang-undangan dengan tema Hukum Perkawinan pada Senin (27/02//2023) bertempat di Pendopo HM Subito., Ngrukem RT 18 Padukuhan Krandohan.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bapak H. Subhan, Setda Kabupaten Bantul, Kemenag Kabupaten Bantul, Kamituwa Pendowoharjo, Bhabinkamtibmas, Dukuh, kader dan tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mayarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi ini hadir dengan narasumber H. Fariq Nur Rokhim, SHI, M.A dari Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bantul. Disampaikan bahwa dasar hukum perkawinan tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 tahun 1974. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di catatkan menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Perkawinan pasal 1 definisi perkawinan mencakup ikatan lahir batin, seorang pria dan wanita sebagai suami isitri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat perkawinan: persetujuan kedua mempelai, umur kurang dari 21 tahun (wajib izin kedua orang tua).

Dijelaskan pula mengenai rukun dan syarat perkawinan meliputi: adanya calon suami, calon istri, wali nikah (wali nasab/ wali hakim), Saksi, ijab qobul. Untuk mahar perkawinan diberikan secara langsung dan tunai, mahar berdasar asas kesederhanaan dan kemudahan, jumlah bentuk dan jenisnya atas kesepakatan kedua belah pihak. Mahar bukan rukun sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya nikah.

Dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan bisa menularkan infomasi tersebut kepada masyarakat yang belum mengerti. (tts)